JDIH

Sahabat Prokopim,
Kemiskinan ekstrem pada September 2024 sebesar 1,13% atau sekitar 3,17 Juta Jiwa dan harus mendekati 0% pada tahun 2026. Target ini diamanahkan dalan Inpres Nomor 7 Tahun 2025. Gubernur, Bupati dan Wali Kota memegang kunci dalam menjalankan Inpres ini, terutama dalam memastikan program tepat sasaran dan terintegrasi.

Mengawali Rakor Inflasi, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam rakor sebelumnya telah disampaikan adanya Sekolah Garuda yang ditargetkan untuk mencari talenta unggulan. Sementara itu Mensos akan menjadi lead pembentukan Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat adalah boarding school, sedangkan Sekolah Garuda adalah sekolah yang mencari talenta terbaik. Harapannya pendidikan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem. Rakor ini menekankan kembali tugas dan tanggung jawab masing-masing Kepala Daerah.

Mensos Syaifullah Yusuf menyampaikan penanganan kemiskinan harus dilakukan dengan terarah terfokus dan berkelanjutan serta dimulai dari data yang akurat dan tunggal untuk menjadi sumber seluruh kementerian & daerah DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Program Sekolah Rakyat termasuk didalam upaya mengurangi kemiskinan yang tertuang didalam Inpres Nomor 8 ini.

Berdasarkan release BPS tren tingkat inflasi Indonesia perkembangan inflasi per Maret tahun ke tahun melonjak 1,03% namun masih dalam range (tidak melewati 3,5%). Angka yang masih relatif aman untuk konsumen namun diperlukan sedikit kehati-hatian bagi produsen.

Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI menyampaikan Indeks Perkembangan Harga M3 APril 2925 berdasarkan data SP2KP, terdapat 23 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 14 Provinsi yang mengalami penurunan IPH, dan 1 Provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.

“Waspada Komoditas Stabil Tinggi diantaranya bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, beras zona 3 dan gula pasir”, tutup Amalia.

Bulog menyampaikan jumlah stok masing-masing daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah serta telah dilakukan penguatan stok tambahan. Bulog juga memperkuat sinergi melaukan kunjungan ke mitra penggilingan. Adapun pengadaan GKP sebesar 1,5 juta ton GKP, jadi total pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 sebesar 1.272.796 Ton dan merupakan pengadaan terbesar selama 4 tahun terakhir di periode yang sama.

Badan Pangan Nasional dalam paparannya menguraikan Program Aksi Menjaga Stabilitas dan Inlfasi Pangan Tahun 2025, diantaranya 1) Pemantauan dan Pengawasan Harga, 2) Fasilitasi Distribusi Pangan, 3) Gerakan Pangan Murah, 4) Kios Pangan, 5) Penyaluran SPHP Jagung, 6) Penyaluran SPHP Beras dan Bantuan Pangan, 7) Rakor Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Mengikuti secara virtual, Pj Sekretaris Daerah mewakili Pj Bupati Magetan serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
(Prokopim/ahm/pi/KD1)