JDIH

.Sahabat prokopim,
Rakor pengendalian inflasi kembali digelar oleh Kemendagri dengan K/L dan Pemda baik dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi pada Senin, (8/9) secara hybrid.
.
Pada pertemuan kali ini bertempat di Ruang Rapat Pendopo Surya Graha, Bupati Magetan, Bunda Nanik hadir secara zoom meeting sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.
.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan tiga poin utama: penyikapan situasi terkini di daerah, percepatan penanganan kemiskinan, dan pengendalian inflasi. Ia juga mengapresiasi pencapaian inflasi nasional yang berhasil ditekan dari 2,37% menjadi 2,31%.
.
Mendagri menekankan pentingnya langkah-langkah nyata pemerintah daerah, seperti rapat rutin bersama Forkopimda, menjaga kondusivitas melalui tokoh masyarakat, menggelar doa lintas elemen, serta menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial. Kepala daerah juga diminta untuk menunda kegiatan seremonial, menghindari gaya hidup mewah, mempercepat perbaikan fasilitas publik, dan mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RW/RT.
.
Sejalan dengan itu, Kemendagri juga memberikan dukungan konkret dalam program pembangunan 3 juta rumah kolaborasi pusat dan daerah. Diantaranya melalui penyerahan kunci hunian rusunawa, rumah subsidi gratis, hingga pemindahan warga yang tinggal di lokasi tidak layak. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
.
Paparan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta jiwa, dengan 2,38 juta jiwa tergolong miskin ekstrem. Untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029, angka kemiskinan harus ditekan rata-rata 0,86 persen per tahun. Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi kunci dalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2025 serta tinjauan inflasi pada minggu pertama September 2025. Data BPS menunjukkan bahwa garis kemiskinan nasional terus meningkat seiring inflasi harga pangan, sehingga menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
Dari sisi ketersediaan pangan, Perum BULOG melaporkan realisasi pengadaan gabah dan beras mencapai 2,98 juta ton setara beras, dengan stok nasional lebih dari 3,9 juta ton yang dinilai cukup hingga akhir 2025.
.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus digencarkan, termasuk penyaluran melalui pasar rakyat, ritel modern, dan Gerakan Pangan Murah serentak di berbagai daerah.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan perlunya percepatan penyaluran beras SPHP, terutama di 214 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga beras. Bapanas juga mengatur prioritas penyaluran jagung untuk peternak ayam ras petelur skala mikro dan kecil
(Prokopim/adm/ahm/KD1)