JDIH

Abstraksi

Salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tidak adanya pemberian dan/atau penerimaan suap dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, sehingga diperlukan upaya pengendalian gratifikasi guna mencegah terjadinya pemberian dan/atau penerimaan suap. Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, sehingga perlu diganti. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dan UPG dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/ Pegawai tentang gratifikasi, menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah dan membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih, bermartabat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dokumen